PAW SULI BUKAN URUSAN PM

Rencana DPW PAN Jatim melakukan recalling atau pergantian antar waktu (PAW) Suli Daim, anggota komisi A DPRD Jatim yang juga Ketua Umum Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur menuai protes dari beberapa PDPM, terutama dari dapil VII (Pacitan, Ponorogo, Magetan, treggalek dan Ngawi) yang didukung oleh PWPM. Mereka merasa bahwa proses PAW Suli banyak diwarnai dengan intervensi dari DPW PAN. Beberapa PDPM tersebut juga meminta Suli mencabut surat pernyataan menerima PAW.

Langkah PDPM dari Dapil VII dan PWPM yang menyatakan menolak dan protes terhadap PAW Suli, bahkan akan mencabut dukungan kepada PAN dalam pemilu mendatang jika PAW tetap dilaksanakan dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak berdasar. Pemuda Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah memang bisa menjadikan politik sebagai sarana dakwah, tetapi bukan politik itu sendiri (apalagi kekuasaan) yang malah menjadi tujuannya, apalagi jika PM dijadikan kendaraan politik untuk memuluskan langkah meraih kekuasaan.

 

 

 

 

Suli Pemuda, Suli PAN
Memang benar bahwa Suli Daim sebagai Ketua PWPM Jatim mengayomi anggotanya (dan memang sudah semestinya), seperti yang dirasakan teman-teman PDPM penolak PAW. Suli mungkin juga dianggap sebagai kader PM yang berkapasitas dan dapat diandalkan. Namun itu semua bukanlah sebuah alasan yang tepat bagi PM untuk menolak PAW Suli. PWPM dan PDPM harus bisa memilah di mana posisi Suli ketika dia akan di-PAW oleh DPW PAN. PAW Suli merujuk pada kapasitasnya sebagai anggota legislatif bukan sebagai ketua PWPM Jatim. Masalah apakah sebelumnya ada atau tidak kesepakatan PAW antara Suli dengan Basuki Babussalam, itu urusan internal dalam tubuh PAN.

 

 

Yang perlu ditegaskan adalah, bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara Pemuda Muhammadiyah dengan PAN. Kalaupun banyak kader dan aktivis PM yang terlibat dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui PAN, maka mereka jangan mengaitkan PAN atau partai manapun dengan PM, apalagi menjadikan PM sebagai kendaraan politik untuk meraih dukungan dan simpati massa. Muhammadiyah dan semua ortomnya, sebagaimana ditegaskan oleh Din Syamsuddin, menjaga kedekatan yang sama dengan parpol manapun. Karena itu, ancaman beberapa PDPM yang akan menarik dukungan terhadap PAN dalam pemilu adalah pernyataan yang tidak perlu diperhatikan.

 

 

Memang kita sebagai anggota PWPM wajib mendukung Suli, tetapi jika dia dalam posisinya sebagai ketua PWPM dan dalam konteks gerakan PM. Tetapi dalam masalah ini, PAW merujuk pada pribadi Suli sebagai legislatif PAN. Maka semestinya PM tidak ikut campur dalam masalah PAW Suli ini. PM juga tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan mencabut—atau mendukung—parpol tertentu, karena itu tidak sejalan dengan khittah organisasi.

 

 

Kami dari PDPM Gresik akan menjaga agar gerakan PM terbebas dan terlepas dari konflik-konflik berbau politis dan pihak yang mencoba menjadikan organisasi ini sebagai kendaraan politiknya. PDPM Gresik akan terus berupaya agar organisasi ini tidak terseret dalam ranah politik praktis. Maka jika PWPM tetap mencoba ikut-ikutan dalam masalah PAW Suli atau yang sejenisnya, maka kami merasa berkewajiban untuk meluruskan, entah bagaimana caranya.

 

 

 

Paradigma Politik PM
Memang sejak reformasi digulirkan, aktivis Muhammadiyah mengalami pergeseran paradigma (shifting paradigm) yang menempatkan politik praktis sebagai orientasi utama, mengalahkan tujuan persyarikatan itu sendiri. Efek dari hal ini sangat terasa bagi persyarikatan. Di mana-mana terjadi kelesuan gerakan. Paradigma berpikir secara politis—yang mengandaikan perolehan kekuasaan, timbal-balik finansial dan pragmatisme—membuat kinerja dan gerak persyarikatan terhambat. Idiom politik “tidak ada kawan dan lawan abadi” benar-benar secara riil menciptakan friksi-friksi di tubuh organisasi. Ketidak-sukaan anggota kepada anggota lain pada umumnya disebabkan ketidak-cocokan mereka dalam kehidupan politiknya. Bahkan yang lebih akut, ghirah berorganisasi meluntur karena paradigma berpikir jangka pendek yang berorientasi material semata. Aktivis Pemuda Muhammadiyah akan bergerak jika dan hanya jika kegiatan yang mereka lakukan memberikan timbal balik secara politis dan material.

 

 

Hal ini jika dibiarkan terlalu lama, maka bisa mengancam eksistensi organisasi ini sebagai gerakan kultural civil society yang bertujuan pada pemberdayaan umat menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jika aktivis PM menjadikan organisasinya sebagai kendaraan politik, maka kehancuran persyarikatan ini hanya menunggu waktunya saja. Kita perlu berkaca dari sejarah, bagaimana disintegrasi umat ini juga muncul dari ranah politik. Kita tahu bahwa setelah nabi Muhammad meninggal, wacana yang berkembang bukanlah seputar pemakaman nabi atau masalah teologi yang lain, tetapi masalah kepemimpinan dan kekuasaan.

 

 

Semestinya, meminjam bahasa Hatta, PM menganut pandangan politik garam, yang tidak kentara tapi terasa. Bukan politik gincu, yang mencolok tapi justru tidak memberikan kontribusi berarti.